 |
| Bustami, HY |
RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Mantan Sekda Kabupaten Bengkalis Bustami HY secara aklamasi terpilih jadi Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Riau periode 2025–2030, melalui Musyawarah Daerah (Musda) XIII Gerakan Pramuka Riau,Kamis (19–21/06/25) di Pekanbaru.
Dalam wawancara, pensiunan ASN ini katakan, bahwa pemilihan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Musda XIII, setelah pemilihan Ketua Kwarda Riau yang dimenangkan oleh mantan Bupati Meranti Irwan Nasir,
"LPK ini merupakan lembaga internal yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan di lingkungan Gerakan Pramuka, baik di tingkat daerah maupun kabupaten/kota, mencakup dana dari APBD, bantuan dari Kwartir Nasional, dan sumber lain yang sah seperti CSR, "jelasnya, Rabu (25/06/25).
Menurutnya, dimungkinkan selama ini belum terlalu dikenal, akan tetapi LPK sudah menjadi bagian dari struktur organisasi kepramukaan. LPK bertugas memastikan penggunaan dana dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Ke depan, pemeriksaan internal akan diupayakan dilakukan setiap tahun, bukan hanya di akhir periode. Hal itu merujuk dari adanya regulasi berubah setiap tahun.
"Jadi, kalau pemeriksaan hanya di akhir masa jabatan, sulit menyesuaikan. Lebih baik dilakukan setiap tahun agar lebih ringan dan akurat,”jelas Bustami.
Pengurus LPK sudah ditetapkan dalam Musda XIII, sementara pelantikan resmi akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan pengurus Kwarda Riau oleh Kwartir Nasional dan Gubernur Riau terpilih di Pekanbaru.
Dalam Musda tersebut, Kwarcab Bengkalis yang juga dipimpin Bustami HY meraih penghargaan sebagai kwartir cabang teraktif ketiga setelah Pekanbaru dan Siak.
“Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus kwarcab Bengkalis dan anggota pramuka yang aktif dalam kegiatan. Renstra menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga cabang,"terang Bustami.
Ia menambahkan bahwa masa kepemimpinannya sebagai Ketua Kwarcab Bengkalis akan berakhir pada November 2025, dan akan digelar Musyawarah Cabang untuk pemilihan pengurus baru serta penyusunan rencana strategis lima tahun ke depan.
“Kita juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus lama, baru setelahnya memilih pengurus baru dan menyusun Renstra sesuai dengan arah kebijakan nasional yang dijabarkan ke tingkat daerah, "jelasnya lagi.**