Ciptakan Pilkada Jurdil, Bawaslu Bengkalis Gandeng Stakeholder Ikuti Rakor -->

Ciptakan Pilkada Jurdil, Bawaslu Bengkalis Gandeng Stakeholder Ikuti Rakor

, Januari 10, 2020
RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bengkalis menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Konsolidasi ‎Stakeholder terkait Pengawasan Bakal Calon (Balon) Perorangan dan Pemetaan terhadap Daerah Rawan Pelanggaran dalam Tahapan Pilkada 2020, Kamis (09/01/20).

Rakor bersama Stackeholder ini, dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Mukhlasin bersama jajarannya, Sekda Bustami. HY, Kajari Nanik Kushartati, SH, MH, Kasat Intel AKP Yanuardi, Ketua KPU Fadhillah, pihak TNI, Kesbangpol, Diskominfotik, DPMD, Disdukcapil, LAM dan lainnya.

Dalam menyampaikan pembukaan, Ketua Bawaslu Mukhlasin berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk tegas dan menolak dari segala bentuk politik uang.

"Selain daripada itu, mendukung jajaran Penyelenggara Pemilu untuk  mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat.yang Jurdil, Transparan, Bersih dan Berkualitas, "tambahnya.

Untuk diselanjutnya dibuka diskusi dari berbagai istitusi yang hadir, untuk memecahkan persoalan yang kiranya belum ada solusi, dalam menghadapi Pilkada Bengkalis tahun ini.

Pendapat dari Sekda Bustami, HY menyoroti akan adanya keterlibatan ASN dalam Politik Praktis di Pilkada tahun ini. Sehingga diminta seluruh ASN untuk netral dan tidak beloh terlibat di dalamnya.

Selanjutnya, dalam Pilkada 2020 ini, Kajari Nanik Kushartati lebih menekankan untuk mengutamakan pencegahan, dibanding tindakan. Karena menurutnya lebih mudah melakukan pencegahan daripada melakukan tindakan.

"Tapi kalau memang sudah kebangetan, kami dari Gagkumdu (Bawaslu, Polri, Jaksa), tidak segan-segan untuk melakukan tindakan penegakan hukum, "tegas Kajari.

Selanjutnya, Kasat Intel AKP Yanuardi dalam kontestasi Politik di Kabupaten Bengkalis, pihaknya telah memetakan. Yakni ada 23 potensi konflik 23, dengan 8 titik wilayah.

"Seperti, potensi konflik tenaga kerja, lalu idiologi (tidak akui pancasila), potensi teroris, tapal batas, sumber daya alam, pertanahan. Juga adanya potensi ketidaknetralan ASN, Aparat Hukum (TNI dan Polri) ada juga isu Nasional dan Internasional, "ungkap Kasat.**

TerPopuler