 |
| Antrian sepeda motor di pelabuhan RoRo Sei Selari |
RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bengkalis kembali menyoroti kondisi pelayanan kapal penyeberangan RoRo Bengkalis–Pakning yang semakin memprihatinkan, Senin (06/10/25).
Berdasarkan media yang tersebar, Minggu (05/10/25) malam, saat ini hanya satu unit kapal RoRo yang beroperasi, menyebabkan ratusan kendaraan pribadi dan logistik terjebak di Pelabuhan Pakning.
Ketua PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menilai kondisi ini sebagai bukti nyata dari lemahnya manajemen transportasi publik di bawah kendali Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
“Kami berkali-kali mengingatkan pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan bahwa sistem transportasi laut kita sedang darurat. Janji perbaikan pasca aksi mahasiswa bulan lalu terbukti tidak dijalankan. Kini masyarakat kembali menjadi korban, "tegas Syahrul.
Dijelaskan, keterbatasan layanan RoRo bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan gagalnya tata kelola transportasi publik daerah yang berdampak langsung pada ekonomi dan mobilitas masyarakat. Antrean panjang, dan macetnya arus distribusi barang kini menjadi pemandangan sehari-hari di pelabuhan.
PMII Bengkalis juga menagih janji Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis yang sebelumnya berkomitmen akan memperbaiki layanan Roro dalam waktu 30 hari kerja usai aksi demonstrasi mahasiswa pada September lalu.
Sudah lewat 30 hari sejak janji Kadishub disampaikan 03 September 2025 lalu. Faktanya, kondisi Roro tetap macet kapal tidak sesuai yang dijanjikan dan masyarakat terus menjadi korban. Ini bentuk ingkar janji pemerintah kepada publik. Kami menilai Kadishub gagal atas tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan publik, "ujarnya
PMII juga mendesak agar Bupati Bengkalis dan DPRD segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan, serta membuka secara transparan laporan pengelolaan dan penggunaan anggaran operasional Roro Bengkalis–Pakning kepada publik. Transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui akar persoalan sebenarnya, apakah pada kapal, operator, atau kebijakan pengelolaan yang tidak tepat sasaran.
"Pemerintah jangan lagi berlindung di balik alasan teknis. Ini soal tanggung jawab moral dan politik. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, PMII Bengkalis akan kembali turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat yang lalai menjalankan amanah publik, "tutupnya.**