https://bugaruche.com/dAmKFnzWd.GoNiv-ZDGvUM/DeFm/9EupZZUsl/kFPSTuY/ywNqDUcRx/N/j/A/taNCjaIZ0sNDz/E/2hMaQE Berakibat Karhutla, Warga Pinggir Duduki Kawasan Hutan Jadi Tersangka -->

CETAK BERITA

Print Friendly and PDF

Berakibat Karhutla, Warga Pinggir Duduki Kawasan Hutan Jadi Tersangka

, September 11, 2026
Lokasi karhutla

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Kepolisian Sektor Pinggir, Polres Bengkalis menetapkan seorang warga berinisial J sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.


Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Kamis, 10 September 2026.


“Gelar perkara sudah dilaksanakan dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kehutanan dan menduduki kawasan hutan tanpa izin,” kata Kapolsek Pinggir Kompol Agung Rama Setiawan mewakili Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, Jumat (11/09/26).


Berawal dari Penanganan Karhutla 2 September

Kasus ini bermula saat petugas melakukan penanganan karhutla pada Rabu, 2 September 2026 di Jalan Pemda Mandar RT 001 RW 006, Air Pamesi Betuah, Desa Pangkalan Libut.


Saat cek lokasi, petugas menemukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di areal yang terbakar. Untuk memastikan status lahan, Polsek Pinggir berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Riau.


Hasilnya, areal tersebut dinyatakan masuk kawasan hutan produksi.

Dari penyelidikan, polisi mendapati J diduga mengelola kebun sawit seluas sekitar 2,5 hektare di kawasan itu. J juga diketahui mendirikan pondok di lokasi dan baru melakukan panen sawit sekitar satu bulan sebelum ditemukan petugas.


“Berdasarkan penyelidikan, tersangka tidak memiliki izin yang sah untuk mengelola maupun menguasai kawasan hutan tersebut,” jelas Kompol Agung.


Barang Bukti dan Pasal yang Disangkakan

Dalam perkara ini polisi mengamankan barang bukti 1 unit ponsel Android merek VIVO.


J disangkakan melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023, serta UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023.


Saat ini penyidik masih melengkapi berkas, memeriksa tersangka, mengirim SPDP ke JPU, dan berkoordinasi dengan ahli laboratorium forensik serta perkebunan.


Komitmen Tindak Aktivitas Ilegal

Kompol Agung menegaskan Polres Bengkalis berkomitmen menindak tegas setiap aktivitas ilegal di kawasan hutan sekaligus memperkuat pencegahan karhutla.


“Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.**

TerPopuler