RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Dalam upaya menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis, dinilai masih banyak potensi yang belum digali dengan serius. Padahal jika potensi ini dikelalo dengan baik, maka secara akan meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bengkalis Masuri, S.H, dalam acara forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Kamis (01/04/21) kemarin.
Selain pihak Pemkab. Bengkalis serius mengembangkan sektor pendidikan, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), akan tetapi kedepan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan diprediksi semakin ketat. Sehingga masyarakat juga harus mendapatkan pendidikan non formal, seperti pelatihan-pelatihan keterampilan, untuk peningkatan skil dalam kewirausahaan.
"Selain itu, Pemkab. Bengkalis juga harus memikirkan untuk menciptakan lapangan kerja ataupun mengajak perusahaan bekerjasama dalam menerima tenaga kerja lokal, sehingga jangan sampai ada dari masyarakat di negeri junjungan ini ada yang menganggur, "terang pria dengan panggilan mas Bagong ini.
Seperti halnya, lanjut dia, saat ini Pemkab. Bengkalis sedang memperjuangkan masalah perizinan sejumlah pelabuhan termasuk pelabuhan Kargo di Air Putih, Kecamatan Bengkalis. Tapi sangat disayangkan kalau nantinya benar-benar dikelola pihak lain, yakni Pelindo.
"Ini sangat kita sayangkan sekali, apakah tidak ada cara lain, padahal syarat izin pelabuhan tersebut salah satunya harus sudah dibentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Apabila BUP ini sudah dibentuk maka jelas banyak peluang bagi putra Bengkalis untuk bekerja di sana, dan tidak harus pihak lain, "ungkap Masuri lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Sofyan, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, bahwa masukan dari Ketua Kadin itu perlu ditindaklanjuti, dengan kajian yang konfrensif. Jangan begitu saja diserahkan pengelolaan Pelabuhan itu ke Pelindo, karena aset itu milik Pemda.
"Oleh karena itu, hal ini akan segera dibahas bersama di DPRD. Kita juga akan panggil pihak Dinas Perhubungan kajiannya seperti apa?, karena sekarang kita sedang bicara tentang untung dan rugi terkait bagaimana bisa mendapatkan PAD dari sektor kemaritiman ini, "jelas Sofyan.
Seperti hal di kawasan Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukitbatu. Di sana lahannya sudah dibebaskan oleh Pemkab. Bengkalis apalagi aksesnya dekat dengan jalan tol. Sehingga tidak ada salahnya juga kita berpikir kesana, untuk bongkar muat peti kemas, "pungkas politisi PDIP ini.**