 |
| Ilustrasi jembatan Selat Bengkalis penghubung Pulau Sumatera-Bengkalis |
RIAUEXPRESS - Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah, baik itu tingkat daerah maupun pusat pastinya tidak lepas dari sebuah perencanaan matang dengan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan, dengan disertai sejumlah pertimbangan masak dan mendalam, yang tujuan pastinya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Berangkat dari hal ini, soal akan mewujudkan fisik jembatan penghubung Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis yang melintas diatas Selat Bengkalis, ternyata rencana tersebut sudah digaungkan sejak Anas Makmun mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau berpasangan dengan Arsyadjuliandi Rachman (AMAN) di Pilgubri tahun 2013 silam.
Ketika itu, master plan awal rencana jembatan yang melintas diatas Selat Bengkalis itu sudah ada, bahkan rencana pemetaan tapak jembatan di Pulau Bengkalis sudah ada gambaran yang rencananya diantara titik berada di desa Kelapapati kecamatan Bengkalis. Begitu juga tapak jembatan di daratan Sumatera berada di Sungai Pakning, kecamatan Bukit Batu.
Akan tetapi lantaran setelah Anas Makmun terpilih menjadi Gubernur Riau, tidak lama kemudian ia tersangkut hukum sehingga terpaksa ia menjalani proses hukum, setelah divonis bersalah oleh majelis hakim tipikor. hal itu berimbas rencana Anas Makmun untuk mewujudkan jembatan melintas Selat Bengkalis kandas ditengah jalan.
Kemudian, ketika Syamsuar mencalonkan sebagai Gubernur Riau berpasangan dengan Edy Natar Nasution sekitar tahun 2018, juga pernah punya rencana akan membangun jembatan yang melintas Selat Bengkalis yang akan menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis. Namun setelah pasangan tersebut duduk sebagai Gubernur dan Wakil, rencana tersebut hilang seperti ditelan bumi.
Bahkan, pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau 2022 lalu, secara virtual di ruang rapat Bappeda Bengkalis, Senin (12/04/21), yang dibuka Wagubri Edy Natar Nasution, dan langsung dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni di ruang Rapat Melati, kantor Gubernur di Pekanbaru.
Ketika itu, Pemkab Bengkalis 'menagih' janji Gubernur Riau Syamsuar saat kampanye Pilgubri 2018 silam tentang pembangunan jembatan penghubung pulau Bengkalis-Sumatera yang melintas diatas Selat Bengkalis, tentang gambaran rencananya seperti apa, meskipun hingga sampai jabatan Syamsuar-Edy Natar Nasution sebagai gubernur habis, hasilnya tetap nihil.
Boleh dikatakan, untuk mewujudkan jembatan Selat Bengkalis sebagai penghubung Pulau Sumatera-Bengkalis itu sudah berdarah-darah. Di lain sisi rencana pada waktu itu ada bagian diduga untuk kepentingan politik mencari simpatik masyarakat, namun di sisi lain rencana tersebut juga sangat orgen bisa terwujud demi kepentingan umum, terutama masyarakat Pulau Bengkalis, yang notabenenya Pulau Bengkalis merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Bengkalis bagian dari Provinsi Riau.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pimpinan Provinsi di dua periode jabatan Gubernur, yaitu Anas Makmun dan semasa periode Syamsuar tidak juga bisa mewujudkan jembatan tersebut, kini Pemkab Bengkalis mulai ngotot agar jembatan tersebut bisa segera terwujud.
Berbagai cara telah dilakukan pihak Pemkab Bengkalis dibawah kepemimpinan Kasmarni. Hingga ketika Presiden Jokowi bertandang ke Bengkalis di desa Muntai beberapa tahun lalu, Bupati Kasmarni telah menyempatkan diri meminta kepada Presiden agar pembangunan jembatan tersebut masuk PSN (Proyek Strategis Nasional).
Untuk mewujudkan jembatan itu, Pemkab Bengkalis Melalui Dinas PUPR sesuai arahan Bupati Kasmarni, juga telah menindaklanjuti melakukan lobi ke Pemerintahan Pusat hingga menjumpai para investor, agar jembatan melintas diatas Selat Bengkalis sebagai penghubung Pulau Sumatera-Bengkalis tersebut bukan hanya bentuk 'Omon-omon' kosong saja, akan tetapi dapat terwujud dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas terutama masyarakat Kabupaten Bengkalis.
Saat ini progres itu sedang diperjuangkan Pemkab Bengkalis untuk mewujudkan. Namun celakanya saat melakukan perjuangan demi impian besar ini, bersamaan pula masa kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, sehingga seakan salah satu Calon Bupati Bengkalis Kasmarni yang hingga sampai saat ini masih ngotot untuk mewujudkan jembatan Selat Bengkalis dinilai seakan sedang jualan politik. Sedangkan sebelum jauh Pilkada dibuka ini, Bupati Kasmarni periode 2021-2025 itu sudah berupaya berbagai cara agar jembatan melintas diatas Selat Bengkalis itu bisa segera terwujud.
Namun, rencana pembangunan jembatan yang melintas diatas Selat Bengkalis itu ada bagian yang pesimis dan ada pula yang tetap optimis. Dimungkinkan yang pesimis itu timbul dari berbagai faktor, mungkin karena kepentingan politik, atau bahkan tidak yakin jembatan itu akan ada karena anggaran yang cukup besar yang diperkirakan Rp7-9 Triluan. Dan kemungkinan yang optimis itu telah berkeyakinan, apa yang tidak bisa dibuat di dunia ini ketika berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena mereka tinggal mendapatkan dukungan berbagai pihak dan nantinya akan tetap terwujud juga.
Kenapa, sosok Kasmarni yang telah memimpin Kabupaten Bengkalis ini tetap masih ngotot untuk bisa mewujudkan jembatan Selat Bengkalis ?, dan ia kini kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis periode 2024-2029, akan tetapi terus memperjuangkan jembatan itu bisa terwujud ?. Apakah hanya sebatas demi politik untuk mencari simpatik masyarakat?. Redaksi beranggapan, pola pikir Kasmarni tidak akan se-remeh dan se-culas itu, dan meskipun yang berseberangan dengan politiknya secara halus dan bahkan ada yang terang-terangan selalu nyinyir terhadap impian besar tersebut.
Kasmarni tahu, apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat Kabupaten Bengkalis, Kasmarni juga tahu, apa yang seharus ia lakukan sebagai pemimpin. Seorang sosok keibuan yang kini sedang memperjuangkan wilayahnya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Itulah jiwa kecintaan yang dilimpahkan oleh Kasmarni kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang bisa jadi panutan bagi masyarakatnya.
Mari kita sama-sama berfikir jernih tanpa embel-embel politik dan kepentingan pribadi maupun kelompok, dengan disertai niat yang bersih dan baik. Sehingga dengan saling bahu membahu, saling percaya untuk membangun negeri demi kepentingan umum, maka akan terwujud lingkungan masyarakat yang aman dan damai menuju Indonesia emas tahun 2045 mendatang.**