RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Perjalanan dinas tak pernah dilakukan, tetapi uangnya tetap cair. Modus itu dibongkar Sat Reskrim Polres Bengkalis dalam perkara korupsi dana Satpol PP Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021-2022.
Berkas perkara tersangka TF (55) kini dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (16/11/26).
Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, kerugian negara mencapai Rp1.429.780.200.
"Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri, "ungkap AKP Arthur.
Stempel Semua kecamatan se-Kabupaten Dibuat Sendiri
TF, ASN yang saat itu menjabat Plt. Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP, mengatur nama pegawai dan honorer yang dimasukkan ke dalam SPPD, lalu menyiapkan SPT, SPPD, hingga kuitansinya.
Faktanya, sebagian besar perjalanan dinas itu fiktif. Pemilik nama hanya menandatangani kuitansi dan menerima sekitar Rp500 ribu per surat tugas.
Lebih nekat lagi, untuk mengesahkan perjalanan yang tak pernah terjadi, tersangka membuat sendiri stempel seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Nama tersangka sendiri tercatat dalam puluhan SPPD fiktif.
Rp1,25 Miliar dari Perjalanan Dinas Fiktif
Dari total kerugian negara, perjalanan dinas fiktif menyedot porsi terbesar, yakni Rp1,25 miliar. Sisanya berasal dari belanja makan-minum, BBM, jasa tenaga keamanan, dan bimbingan teknis yang juga fiktif.
Khusus pada sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung tersangka, kerugiannya mencapai Rp737,6 juta.
Segera Dilimpahkan
Selama penyidikan, polisi memeriksa 19 saksi dan 3 ahli. Tersangka dijerat Pasal 603 KUHP jo Pasal 3 jo Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.
Penyidik selanjutnya akan menyerahkan tersangka dan barang bukti atau Tahap II ke Kejaksaan Negeri Bengkalis.
"Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses," tegas AKP Arthur.**

