RIAUEXPRESS, MERANTI - Dianggap tak jelas arahnya anggaran APBD Kabupaten Meranti 20 persen khusus untuk pendidikan, sejak tahun 2011-2021 ini, menimbulkan aksi para mahasiswa yang ada di Kabupaten Meranti untuk melakukan demo.
Aksi atau protes mahasiswa terkait kebijakan Pemda Meranti dalam pengelolaan anggaran APBD khusus pendidikan ini, berjumlah sekitar 30 mahasiswa terpusat di Kantor Bupati Meranti, Selasa (09/02/21).
Bahkan aksi ini sempat timbul kericuhan antara mahasiswa dengan aparat keamanan yang terdiri dari Kepolisian Polres Meranti dan Satpol PP. Lantaran para mahasiswa memaksa masuk ke halaman di area Kantor Bupati, sehingga menimbulkan dorong-dorongan antara mereka.
Akibat timbul aksi dorong-dorongan dengan pihak aparat, karena mahasiswa memaksa masuk dalam kawasan Kantor Bupati, apalagi dalam kondisi Pandemi COVID-19 ini, maka pada akhirnya pihak Kepolisian langsung membubarkan secara paksa aksi demo tersebut.
Namun, itulah mahasiswa ketika menggelar aksi. Mereka belum puas jika belum bisa menjumpai langsung ke Bupati Meranti Irwan Nasir, untuk mempertanyakan secara langsung anggaran pendidikan yang dinilai amburadul. Karena kecewa tidak bisa menjumpai dan malah dibubarkan secara paksa, maka mereka melakukan aksi bakar ban di lokasi demo.
Meski mahasiswa yang melakukan aksi demo ini hanya sekitar 30 orang, namun dari pihak keamanan diantaranya pihak Kepolisian diturunkan berjumlah 53 personil. Sedangkan dari pihak Satpol PP 34 anggota.
Saat aksi demo berlangsung, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rian Rasid berseru tentang lemahnya penanganan Pemda dalam mengurusi pendidikan di Kabupaten Meranti.
"Artinya, sejak awal Meranti berpisah dengan Kabupaten Bengkalis, dan menjadi Kabupaten sendiri menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti, APBD khusus untuk pendidikan mencapai 20 persen itu dikemanakan. Kami sejauh ini tidak tahu, karena soal pendidikan di Meranti kami nilai sangat amburadul.
Sementara itu, Kasat Intel Polres Meranti AKP Saiful menyesalkan aksi demo yang dilakukan pihak mahasiswa, karena mereka melakukan aksinya tanpa mengikuti arahan pihak keamanan untuk tidak memancing kerusuhan.
"Bahkan, kita sudah memberi waktu kepada mereka untuk menyampaikan pendapat di depan umum, namun mereka malah memancing keributan dengan memaksa masuk Kantor. Padahal perwakilan dari pak Bupati sudah mau menjumpai mahasiswa. Tapi tak ditangggapi oleh mereka, "ungkap Kasat.
Apalagi, lanjut dia, dalam melakukan aksi ini mereka tidak memenuhi persyaratan, bahkan isi suratnya tidak jelas tujuannya ke mana, bahkan dimasa pendemi ini tidak boleh ada perkumpulan masa.
"Oleh karena itu, dengan berbagai alasan inilah, kami berkuwajiban untuk segera menertibkan aksi para mahasiswa tersebut, agar situasi tetap aman terkendali di masa pandemi COVID-19 ini, "tutup AKP Syaiful.**
Laporan: Martin Raigon. S