RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis di jalan Lembaga, menjadi fasilitator forum konsultasi publik, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021-2026, Kamis (01/04/21).
Kegiatan ini dihadiri Ketua STAIN Bengkalis Samsul Nizar, Wakil Ketua DPRD Sofyan, Kepala BAPPEDA Hadi Prasetyo, Asisten II Heri Indra Putra, Kapolres AKBP Hendra Gunawan, Dandim 0303 Letkol Inf. Lizardo Gumay, Anggota DPRD Komisi IV dr Morison Bationg Sihite, Ketua KADIN Masuri, sejumlah Kadis, Kaban, serta tamu undangan dari berbagai unsur elemen masyarakat.
Berbagai isu ditengahkan dalam diskusi publik untuk bisa diisi dalam RPJMD 2021-2026. Isu yang paling menonjol agar bisa masuk dalam RPJMD ini, diantara terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disusul usulan pemerataan pembangunan, juga terkait pendidikan, ekonomi kerakyatan, tentang kesehatan, dan tentang birokrasi.
[caption id="attachment_41390" align="alignnone" width="568"]
Anggota DPRD Komisi IV dr Morison Bationg Sihite saat sampaikan pendapat[/caption]Terkait berbagai isu yang muncul ditengah-tengah diskusi ini, Anggota DPRD dr. Morison Bationg Sihite mempunyai ide yang diharapkan bisa masuk dalam RPJMD 2021-2026, yakni tentang keagamaan sehubungan dengan PAD, melestarikan kearifan lokal, dan terakhir tentang mengurangi pengangguran serta birokrasi.
"Di Pulau Bengkalis, merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten. Akan tetapi Sumber Daya Alamnya (SDA) sangat rendah dan tidak bisa diharapkan jika dibanding wilayah lain, seperti di Kecamatan Mandau dan lainnya, "terang Moris dihadapan forum.
Sehingga, lanjut dia, agar khususnya di Pulau Bengkalis bisa meningkatkan PAD adalah dengan menciptakan produk, agar pusat pendidikan ada di Pulau Bengkalis, terutama pendidikan agama islam. Mengingat 95 persen masyarakat pulau Bengkalis adalah umat Islam. Artinya semua kegiatan yang berhubungan dengan agama ada disini.
Pertimbangannya, pulau Bengkalis masih bersih dari pengaruh luar. Beda dengan di Duri Kecamatan Mandau, yang sudah terkontaminasi suasana dunia luar, karena kawasan jalan lintas. Sedangkan wilayah Bengkalis adalah Pulau yang wilayahnya terpisahkan dengan Kecamatan lain, sehingga sangat layak untuk dijadikan pusat Pendidikan agama.
"Artinya, dengan terwujudkan pusat pendidikan. Maka masyarakat luar pulau Bengkalis jika ingin mendalami pendidikan agama, terutama agama Islam akan datang ke pulau Bengkalis. Sehingga hotel, jualan makanan-makanan dan lainnya akan jalan. Hal ini akan mengurangi pengangguran, dan tidak berharap lagi sebagai honorer saja, dan jelas akan meningkatkan PAD, "ungkap Moris lagi.
Tapi kalau tujuannya untuk meningkatkan PAD hanya kotak katik diseputar event dengan lomba ini lomba itu saja, tak akan jalan PAD ini, karena hanya waktu-waktu tertentu saja. Memang menciptakan palau Bengkalis menjadi pusat pendidikan agama ini membutuhkan anggaran besar, sehingga perlu mengikuti aturan yang berlaku agar tidak terjerat hukum.
"Terkait hal ini juga dari komisi IV sudah berupaya untuk mewujudkan. Akan tetapi lagi-lagi soal aturan menjadi benturan kami di DPRD. Sehingga cita-cita pulau Bengkalis menjadi pusat pendidikan agama belum kesampaian, dan gagal-gagal terus. Namun jika dari sekarang dimasukkan dalam RPJMD 2021-2026, maka dalam upaya peningkatan PAD di pulau Bengkalis akan bisa terwujud, "tambahnya.
Biarlah di Duri sudah ada gedung Islamic Centre (DIC), tapi fisiknya. Dan di pulau Bengkalis Islamic Centre ada hati kita. Hal ini juga sesuai dengan saran Kapolres Bengkalis harus menigkatkan pendidikan islam. "Jadi saya meminta bisa dimasukkan di RPJMD 5 tahun ke depan, pusat pendidikan agama ada di Pulau Bengkalis, terutama agama Islam. Nanti kami dari DPRD Komisi IV akan mendorong agar hal ini bisa terwujud.
Kemudian, untuk meningkatkan PAD itu juga mengenai birokrasi jangan lagi bertele-tele. Contohnya investor aka membikin usaha, yang pastinya akan menyerap tenaga kerja. Tapi untuk mendapatkan izin usaha di Bengkalis berbelit-belit, karena belum seutuhnya satu pintu, dan juga menghindari KKN.
"Jadi adanya investasi dengan izin usaha yang mudah dan tidak berbelit belit, maka saya yakin pengangguran akan berkurang. Apalagi ditopang lagi pusat pendidikan agama ada di pulau Bengkalis, maka PAD kita akan meningkat, "tutup Anggota DPRD Dapil I Bengkalis ini.