RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Kamar Dagang dan Industri (KADIN), adalah salah satu organ negara yang lahir dan diatur mekanismenya oleh UU No.1 tahun 1987, dan juga Keputusan Presiden (Kepres) No. 17 tahun 2010, yang merupankan sebuah wadah sebagai mitra strategis Pemerintah.
Hal ini disampaikan Ketua KADIN Kabupaten Bengkalis, Masuri, SH, bahwa KADIN dihadirkan pemerintah itu bertujuan untuk membantu pemerintah, bukan malah menjadi beban pemerintah. Karena di tubuh KADIN merupakan perkumpulan para pengusaha atau interpreneur, dan interpreneur ship.
Ungkapan yang disampaikan pria dengan panggilan mas Bagong ini, setelah ditunggu sekian lama oleh para awak media, bertujuan meminta tanggapan perihal hadirnya KADIN baru di Bengkalis, yang beberapa waktu lalu meresmikan sekretariatnya di jalan Rimbas, dan sekaligus buat acara buka bersama.
Dengan santai, akhirnya Ketua KADIN Masuri memberikan tanggapan, bahwa KADIN itu hanya ada satu kepengurusan di Indonesia, dan tidak ada dengan istilah dualisme. Untuk di pusat masih diketuai Rosan Perkasa Roslaini, yang kini dipercaya oleh Presiden sebagai Duta Besar di Amerika.
"Sedangkan Ketua KADIN Propinsi Riau masih dijabat oleh bapak Juni Ardianto Rachman. Kemudian di Kabupaten Bengkalis masih ada saya yang memimpin di periode ke dua, "tutur Mas Bagong kepada sejumlah wartawan, Sabtu (08/05/21) malam.
Meski beberapa waktu lalu adanya teman-teman media menanyakan kehadiran KADIN lain di Kabupaten Bengkalis selain yang dipimpin olehnya, maka ia menganggap adanya KADIN baru itu hanya sebatas keinginan kelompok orang-orang tertentu saja.
Kenapa demikian ?, karena zaman sudah canggih berbasis digitalisasi. Saat ini media massa sudah terbuka selebar lebarnya baik cetak, online dan televisi. Hampir setiap hari keluar pemberitaan di TV ONE tentang rencana Munas KADIN Indonesia, pasca pak Rosan Perkasa Roslaini ditunjuk Presiden sebagai Dubes Amerika.
"Maka calon pengganti beliau kini telah muncul nama seperti pak Inendia Bakri dan pak Arsyad Rasyid, atau barang kali ada calon lain. Hal itu tergantung hasil MUNAS nanti. Pada prinsipnya, mekanisme KADIN sudah diatur dalam UU dan Kepres tentang KADIN dan pastinya tidak bisa ditawar-tawar lagi, "ungkapnya lagi.
Terkait munculnya KADIN baru, Masuri berharap jangan sampai menimbulkan kesan yang membingungkan bagi masyarakat dunia usaha di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain, jika ada para pihak yang berkeinginan mengkonfirmasi atau sekedar ingin tahu tentang bagaimana dan siapa KADIN Indonesia itu ?.
"Hal itu tentunya sangatlah mudah di zaman saat ini, karena sudah masuk zaman digitalisasi. Misalnya bertanya kepada Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata, Menteri Investasi, Menteri BUMN dan lainnya. Dan kebetulan kebetulan beliau ini jadi Kabinet pak Jokowi, yang sebelumnya di KADIN pusat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, dibawah pimpinan Rosan Perkasa Roslaini, "tambahnya menjelaskan.**