Penghargaan dari Kemenkeu yang diterima Dinas PUPR Bengkalis
RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkalis merupakan salah satu Instasi Pemerintahan di tahun 2021 membayar pajak terbesar, sehingga menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Penghargaan ini diberikan kepada Dinas PUPR Bengkalis melalui Direkturat Jendral Pajak (DJP) Kantor Wilayah Riau, dilanjutkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bengkalis di ruang aula Kantor Dinas PUPR Bengkalis jalan Pertanian, Rabu (09/03/22).
Cindramata dari Dinas PUPR Bengkalis kepada KPP Pratama Bengkalis
Piagam Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Bengkalis, Indradi, SST.,M.Int.,Tax didampingi Kepala KP2KP Duri, Frans Jhon Sukses Tarigan, dan diterima oleh Kepala Dinas PUPR Bengkalis, Ardiansyah diwakili Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Irjauzi Syaukani didampingi bagian Fungsional Perencanaan Erdila Fitriyadi.
Kemudian, pihak PUPR Bengkalis juga memberikan cindramata ke pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bengkalis. Sebagai bentuk apresiasi dinas tersebut ke KKP yang telah menilai, bahwa Dinas PUPR layak menerima penghargaan dari Kemenkeu.
Usai prosesi pemberian penghargaan, Kadis PUPR Bengkalis Ardiansyah melalui bagian Fungsional Perencanaan, Erdila Fitriyadi mengatakan, bahwa pihak Dinas PUPR sangat mengapresiasi terhadap Kemenkeu, yang telah memberikan penghargaan.
"Penghargaan ini dapat menjadikan motivasi kami untuk terus melakukan pembenahan dalam administrasi dalam taat pajak. Semoga kedepan akan lebih baik lagi, "kata Erdila.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Bengkalis Indradi mengatakan, bahwa untuk Instansi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, yang mampu membayar pajak terbesar di tahun 2022 ada empat Instasi, yakni selain Dinas PUPR, juga dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan yang terakhir di Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bengkalis.
"Untuk pembayaran pajak bagi Instansi ini kini sudah berubah. Semula memang NPWP diatasnamakan bendahara, akan tetapi saat ini diatasnamakan Instansi terkait. Karena pembayaran pajak itu tanggung jawab yang sebetulnya dinas terkait, bukanlah person, "Indradi.**