 |
| Ilustrasi |
RIAUEXPRESS, JAKARTA - Berangkat adanya potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan investasi di Telkom Gojek-Tokopedia (Go-To), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera memeriksanya.
Hal ini ditegaskan Ketua Bidang Digitalisasi dan Inovasi PB HMI Vidiel Tania Pratama, bahwa seharusnya Menteri BUMN sadar posisi jabatannya, tentang siapa saja yang terlibat dalam investasi ini.
"Jika bicara soal investasi, disana pasti ada untung ruginya. Dan apabila terjadi kerugian, maka masyarakat terkena imbasnya dengan bertanggungjawab melalui pajak, "ungkap Vidiel, Jum'at (01/07/22).
Maka dari itu, lanjut dia, bahwa hasil kajian tersebut, PB HMI mendesak BPK untuk segera memeriksa persoalan tersebut, agar tidak terjadi Conflict of Interest (konflik kepentingan) yang akan membuat gaduh, dan dapat membahayakan dalam pelaksanaan bernegara.
"Karena investasi ini kita nilai kurang tepat sasaran disaat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebab uang 6,4 triliun tersebut seharusnya bisa diperuntukan untuk yang lebih bermanfaat, seperti perbaikan jaringan seluler di daerah, peningkatan kedaulatan digital nasional dan lainnya. "jelas dia.
Menurutnya, BPK harus cepat dalam mengambil tindakan pemeriksaan, sebab keuangan negara yang dikelola oleh GoTo dari Telkomsel dengan nominal yang sangat fantastis tersebut. Apalagi konsep BUMN dalam mengelola keuangannya selalu berputar di sekitar itu-itu saja.
"Artinya, jika uangnya hanya berputar di lingkaran itu saja, maka kita prediksi akan menyebabkan terjadinya dugaan korupsi. Apalagi dalam sistem pemilik kewenangan seperti menteri BUMN, ada hubungan darah dengan penerima investasi, "tutup Vidiel.**