RIAUEXPRESS, MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Meranti, Sukri, SE, mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"PPID hadir untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik. Kami siap melayani setiap permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Sukri.
Menurutnya, melalui PPID masyarakat akan memperoleh informasi yang terverifikasi, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki kepastian hukum. Mekanisme ini juga memastikan informasi yang dikecualikan tetap terlindungi.
Sukri menegaskan PPID bukan untuk membatasi akses informasi, melainkan menjadi jalur resmi agar informasi yang diterima benar, lengkap, dan berasal dari sumber berwenang.
"Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang benar dari sumber resmi pemerintah. Dengan begitu, kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat diminimalkan," katanya.
Ia mengimbau masyarakat bijak menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di media sosial, dengan memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah.
Pemkab Meranti akan terus meningkatkan pelayanan PPID agar semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang terbuka.
*Prosedur Permohonan Informasi via PPID Meranti:*
1. Ajukan permohonan via surat / formulir dengan melampirkan identitas dan jenis informasi yang dibutuhkan.
2. PPID mencatat dan memberi tanda bukti / nomor registrasi.
3. PPID verifikasi permohonan.
4. Tanggapan paling lambat 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
5. Informasi diberikan dalam bentuk salinan fisik, digital, atau melihat dokumen. Jika ditolak, disertai alasan sesuai aturan.
6. Jika belum puas, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
7. Jika belum selesai, dapat menempuh penyelesaian sengketa informasi sesuai mekanisme berlaku.**(ADV).
Laporan: Martin Raigon.