![]() |
RIAUEXPRESS - Sejak otonomi berlaku di Indonesia, pembangunan di tiap daerah mulai terasa oleh sebagian besar masyarakat. Otonomi itu janji. Janji bahwa daerah tidak lagi sekadar menjadi penonton di negerinya sendiri.
Janji bahwa kekayaan yang keluar dari perut bumi akan kembali menjadi jalan, sekolah, rumah sakit, dan kehidupan yang lebih layak bagi orang-orang yang tinggal di atasnya.
Untuk Kabupaten Bengkalis, janji itu pernah terasa begitu nyata.
Bengkalis pernah disebut-sebut, bukan karena kemiskinannya, tapi karena kekayaannya. Pada periode pemerintahan Bupati Herliyan Saleh tahun 2010-2015, Kabupaten Bengkalis pernah mengantongi APBD hingga Rp 4,7 triliun.
Rp 4,7 triliun. Angka yang dulu terasa seperti mimpi bagi sebuah kabupaten pesisir.
Saking besarnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis ketika itu sampai tak mampu menghabiskan anggaran tersebut. Terjadi SiLPA, sisa anggaran yang tak terbelanjakan, diperkirakan hingga Rp 1,5 triliun dalam beberapa tahun terakhir pada masa itu.
Bayangkan. Di saat rakyat masih menunggu jalan yang mulus, sekolah yang layak, dan air bersih yang mengalir, uang itu justru tersisa. Tidak habis. Tidak sampai ke tangan rakyat.
Lalu waktu berjalan. Dan yang terjadi kemudian bukan lagi cerita tentang kelebihan, melainkan tentang penyusutan. Anggaran untuk daerah tersandera dari pusat.
Akibatnya, tahun demi tahun APBD Bengkalis mulai menyusut dan terus menyusut. Hingga untuk tahun 2027 mendatang, yang telah disahkan anggarannya oleh DPRD Bengkalis pada akhir tahun 2026 melalui sidang paripurna, angkanya menyentuh titik terendah, Rp 1,98 triliun.
Dari Rp 4,7 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Lebih dari separuh hilang.
Sementara itu, jumlah penduduk terus bertambah. Anak-anak terus lahir. Kebutuhan terus berlipat ganda. Orang-orang butuh layanan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan urusan-urusan krusial lainnya yang tak bisa ditunda.
Pertanyaannya kini menjadi begitu sederhana, sekaligus begitu menyayat: mampukah Pemerintah Kabupaten Bengkalis memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut?
Sebenarnya apa yang sedang terjadi di negeri ini? Apakah negeri ini sedang mengalami proses kebangkrutan hingga akan terjadi kerusakan? Mudah-mudahan hal itu jangan sampai terjadi.
Sebenarnya di sisi mana salahnya?
Kenapa masyarakat terus menderita, padahal Sumber Daya Alam kita masih melimpah? Migas masih mengalir. Pertambangan masih berjalan. Perkebunan masih menghijau sejauh mata memandang. Perikanan masih menjanjikan kehidupan di Bumi Pertiwi.
Laut kita kaya. Tanah kita subur. Perut bumi kita penuh.
Tapi kenapa hidup rakyat terasa semakin sempit?
Ini bukan lagi soal angka di atas kertas APBD. Ini soal perut yang lapar. Soal anak yang putus sekolah karena biaya. Soal orang tua yang menahan sakit karena tak sanggup berobat. Soal nelayan yang pulang dengan tangan kosong. Soal petani yang panennya tak sepadan dengan keringatnya.
Kini masyarakat sedang menunggu. Menunggu ungkapan kejujuran dari para pihak yang kini mengendalikan jantung negeri ini.
Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa masyarakat terus menderita, di tengah para koruptor yang masih terus berpesta pora?
Rakyat tidak meminta yang muluk-muluk. Rakyat hanya ingin jujur dikatakan: ke mana perginya uang kita? Ke mana hilangnya kekayaan kita? Siapa yang mengambil hak kita?
Sebab negeri ini bukan negeri yang miskin. Negeri ini negeri yang kaya raya. Dan jika negeri yang kaya bisa membuat rakyatnya menderita, maka yang rusak bukan negerinya. Yang rusak adalah cara kita mengurusnya.
Semoga mereka yang kini memegang amanah itu berani berkata jujur. Sebab kejujuran adalah awal dari pemulihan. Dan rakyat sudah terlalu lama menunggu kejujuran itu, sambil tetap bertahan, sambil tetap berharap, di atas tanahnya sendiri yang kaya raya.**
Laporan: Redaksi
Katagori: Opini

