 |
| Foto bersama usai presentasi kelayakan pembangunan jembatan |
RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mempresentasikan Feasibilty Study (FS) atau studi kelayakan pembangunan jembatan penghubung Pulau Sumatera-Pulau Bengkalis di Dinas PUPR, Kamis (21/12/23).
Hal itu dilakukan setelah melalui penandatangan nota kesepakatan pembangunan jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera yang dilakukan oleh Bupati Kasmarni dengan Gubri Edi Datar Nasution beberapa hari lalu.
Penyusunan studi kelayakan pembangunan jembatan oleh pihak ketiga dari PT Aria Graha yang diwakili Leo, bahwa ia menyampaikan dua alternatif trase jembatan.
Pertama jembatan akan dibangun berdasarkan plot rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis 2022 - 2024. Yaitu wilayah Sumatera lokasinya sekitar kawasan industri Buruk Bakul sedangkan di Pulau Bengkalis lokasinya sekitar Pangkalan Batang.
Bila disetujui di lokasi tersebut, maka panjang jembatan sekitar 7.600 meter, panjang jalan pendekat 1.300 meter. Total panjang trase 8.900 meter.
Alternatif kedua, lokasinya tidak jauh dari dermaga RoRo saat ini. Bila disetujui, panjang jembatan 7.080 meter, panjang jalan pendekat 1.870 meter.
Total panjang trase 8.950 meter. Desain yang ditawarkan, bentang utama (main span) berupa cable stayed total panjang 900 meter, bentang tengah 500 meter dan bentang tepi 2x200 meter.
Jembatan pendekat (approach bridge), berupa box grider panjang 500 per sisi (2x500) terdiri dari 6 bentang per sisi dengan panjang satu bentang 82 meter.
Causeway, berupa balok pre-stress dengan panjang satu bentang 50 meter. Jumlah bentang disesuaikan dengan total panjang jembatan.
Nantinya, jembatan akan memiliki lebar 30 meter terdiri dari 6 lajur mobil dengan lebar 1 lajur 3,5 meter dan 2 lajur untuk sepeda motor dengan lebar lajur 3 meter. Tinggi ruang bebas 60 meter dari permukaan pasang tertinggi dengan lebar 400 meter.
Istimasi biaya kontruksi Rp7,697 triliun. Perkiraan biaya pemeliharaan konstruksi Rp80,875 miliar dan estimasi biaya pengadaan lahan sekitar Rp18,182 miliar.
Analisis kelayakan pembangunan jembatan berdasarkan nilai manfaat menunjukan indikasi layak. Bahkan jika terjadi penurunan volume lalu lintas sampai 49 persen masih layak.
Jika pembangunan jembatan menggunakan metode berbayar terus menggunakan tarif flat selama konsesi 50 tahun, masih layak jika tarif jembatan 1,30 kali lebih besar dari tarif penyebrangan menggunakan kapal RoRo.
Lalu, tarif progresif selama masa konsesi 50 tahun juga layak, jika tarif awal sama dengan tarif penyebrangan RoRo dengan kenaikan tarif 10 persen setiap 5 tahun.
Presentasi ini dipimpin Kepala Dinas PUPR Bengkalis Ardiansyah dihadiri Wabup Bagus Santoso mengatakan, bahwa penyegeraan FS sesuai arahan Bupati Kasmarni untuk segera menyelesaikan studi kelayakan pembangunan jembatan tersebut.
"Hasil nota kesepakatan antara Bupati dan gubernur kemarin, Bengkalis dapat bagian untuk menyusun FS, Amdal dan pembebasan lahan. Sementara Pemerintah Provinsi akan melakukan desain DED dari jembatan yang akan di rencanakan, terang Ardiansyah.
Dengan hasil FS bahwa pembangunan jembatan penghubung pulau sangat layak dilakukan dan akan dilanjutkan dengan penyusunan Amdal terus DED dan terakhir dilakukan pembebasan lahan.
"Insyallah kontruksi akan bisa dilaksanakan kalau kita lihat dari hasil studi kelayakan yang disusun ini," tambahnya.
Penyusunan FS ini dilihat dari berbagai aspek untuk memastikan kelayakan jembatan ini dibangun, mulai dari segi ekonomi, bisa bertumbuh atau tidak dengan adanya jembatan ini.
Hasil rekomendasi dari studi kelayakan ini perlu diikuti beberapa studi lainnya, diantara studi Amdal, studi pra DED dan penyusunan DED. Jadi masih ada beberapa tahap lagi yang harus dilakukan yang tinggal langkah langkah realisasi saja.**