 |
| Pertemuan berlangsung antara mahasiswa dengan pihak Dishub Bengkalis |
RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Penyelesaian persoalan layanan penyeberangan Roro Bengkalis, lintasan Air Putih-Sungai Selari masih bersifat sementara dalam penanganannya. Sehingga mahasiswa yang terdiri dari PMII, GMNI, HMI, Himapersis dan BEM Polbeng mendesak Kadisbub Bengkalis M Adi Pranoto mundur dari jabatannya.
Untuk menegaskan persoalan itu cepat terselesaikan, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bengkalis bersama unsur mahasiswa GMNI, HMI, Himapersis dan BEM Polbeng menggelar pertemuan bersama Kelapa Disbub M Adi Pranoto, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Rindra Wardana alis Iyan Kancil di Aula Kantor Disbub, Selasa (16/09/25) petang kemarin.
Dalam pertemuan itu tuntutan mahasiswa masih sama saat menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Bengkalis awal bulan lalu. Sampai saat ini mahasiswa menilai Dishub selama ini, hanya bersikap reaktif dan gagal menghadirkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat.
Ketua Umum PMII Bengkalis, Syahrul Mizan menegaskan, bahwa persoalan Roro bukan sekadar soal teknis seperti kapal yang dokking atau tiket murah. Lebih dari itu, masalah ini menyangkut lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, hingga masih maraknya praktik pungutan liar (pungli).
Ya, ada free pass di lapangan dan kondisi dermaga yang kurang efektif dikedua sisi, baik di dermaga Air Putih maupun dermaga Ro-Ro sungai Selari-Pakning. Sehingga salah satu perusahaan kapal tidak mau menambah armada.
“Kami melihat, Dishub selalu bergerak setelah masyarakat resah dan beraksi. Padahal seharusnya ada mitigasi atau perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang. Ini bukti lemahnya manajemen Dishub, "tegas Syahrul.
Dalam dialog terbuka dengan Dishub Bengkalis, Komisi II DPRD dan sejumlah aliansi mahasiswa, PMII menilai program e-Ticketing yang digagas Dishub tidak cukup menyelesaikan akar masalah.
Menurut Syahrul, akar persoalan justru ada pada integritas petugas dan sistem pengelolaan yang tidak transparan, bahkan memiliki permasalahan yang kompleks, termasuk soal kapal yang terbatas, pungli, free pass, informasi layanan publik hingga sistem pemeliharaan dermaga.
“E-ticketing hanya solusi teknis. Kalau pengelolaan manajemen pelabuhan Ro-Ro masih belum benar kemudian kondisi kapal masih berkurang maka krisis ini akan terus berulang dan e-tikecting bukanlah solusi tercepat dalam permasalahan ini,” tegasnya.
PMII bersama mahasiswa lain mengusulkan, sejumlah langkah konkret. Mulai dari pembentukan posko pengaduan masyarakat, transparansi informasi publik, pembentukan Satgas gabungan bersama mahasiswa, hingga percepatan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola Roro secara lebih profesional dan sistem e-Tikecting sebagai penyempurna dari bagian solusi.
Lebih jauh, mahasiswa masih mengingtkan sebelum tenggat waktu 30 hari habis kepada Dishub untuk menunjukkan progres nyata. Jika tidak, PMII bersama elemen mahasiswa lain siap turun ke jalan dan mendesak Kepala Dishub mundur dari jabatannya.
“Cukup sudah masyarakat dikorbankan setiap kali krisis armada. Kalau Kepala Dishub Bengkalis M Adi Pranoto tidak mampu menjalankan komitmen, lebih baik mundur saja,” tegas Syahrul.
Dengan situasi yang semakin mendesak kata Syahrul, PMII menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berhenti pada wacana. “Ini bukan sekadar soal kapal, ini soal tata kelola pemerintahan dan keadilan publik,” pungkas Syahrul.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Rindra Wardana alis Iyan Kancil menekankan, pentingnya pengawasan dan sanksi tegas. Termasuk kemungkinan dibuatnya regulasi khusus soal penerobosan antrian. Namun, mahasiswa menilai pengawasan saja tidak cukup jika Dishub tidak serius menindaklanjuti.
"Ini harus diseriusi oleh Dishub, jangan dibiarkan berlalu. Karena kondisi ini sudah cukup lama, bahkan sudah puluhan tahun persoalan Ro-Ro ini tidak tuntas," ungkapnya.
Ia mengingatkan, agar Dishub tidak hanya fokus pada solusi teknis, melainkan memperbaiki etika dan kedisiplinan petugas, termasuk memberikan sanksi tegas bagi oknum yang bermain di lapangan.
Sedangkan Kadishub Bengkalis M Adi Pranoto menyampaikan berbagai kendala teknis dan non teknis. Bahkan dirinya menyampaikan, bahwa permasalahan utama Roro ini yang diketahui Dishub, sendiri hanya 4 yakni adap dari pengguna jasa dan petugas, sistem penjualan tiket, kekurangan armada dan tiket murah.
Ia menyebutkan, Dishub berkomitmen menindaklanjuti sejumlah usulan, termasuk peningkatan transparansi informasi publik, rotasi petugas, percepatan kajian pembentukan BLUD, serta penyusunan sistem e-ticketing dengan mekanisme yang lebih terbuka.**