 |
| Belasan Guru P3K Bengkalis mengadu nasibnya ke DPRD |
RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Tidak diprosesnya APBD Perubahan Bengkalis tahun 2023 oleh Gubernur Riau, Syamsuar dengan tidak ditandatangani, jelas berdampak pada kegiatan wajib seperti pembayaran gajian guru P3K di kabupaten Bengkalis.
Kondisi tersebut menimbulkan kepanikan di kalangan tenaga pengajar tersebut, sehingga belasan guru P3K mendatangi kantor DPRD Bengkalis, untuk mempertanyakan terhadap nasib mereka kedepan, Kamis (26/10/23).
Kedatangan belasan Guru P3K Bengkalis-Bantan ke gedung DPRD Bengkalis jalan Antara tersebut, disambut olah salah satu anggota DPRD Askori, berlangsung di ruang fraksi.
Dalam paparan pertemuan di ruang fraksi DPRD, salah satu perwakilan guru P3K, Riki Aftafiandi merupakan huru SDN 14 Bantan mengatakan, bahwa pihaknya mendesak ke DPRD Bengkalis, agar APBD-P 2023 Bengkalis segera dituntaskan oleh Gubri.
"Karena ini sangat meresahkan kami selaku guru PPPK SD sampai SMP maupun tenaga lainnya. Kami mendesak agar segera diselesaikanlah, "kata Riki.
Menurutnya, jika APBD-P 2023 ini tidak diproses, maka 6 bulan kedepan mungkin lebih, mereka tidak mendapatkan gaji sebagai guru. Karena gaji yang diterima dari Pemkab Bengkalis, bukan Pusat. Sehingga sangat tergantung dari APBD-P.
"Tolonglah, segera selesaikan persoalan kami. Bagaimana nasib kami sebagai tenaga pendiddikan jika tak bergaji. Nasib keluarga kami jelas teranvam, "tuturnya lagi.
Sementara itu, anggota DPRD Bengkalis Askori mengaku prihatin atas keresahan para guru tersebut, sedangkan APBD-P 2023 sudah diparipurnakan oleh DPRD Bengkalis sesuai mekanisme yang ada, dan seyogyanya telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Kekhawatiran para guru P3K ini sangat beralasan, sebab jika APBD-P ini tidak segera tuntaskan oleh Gubri Syamsuar, memang sangat berpengaruh terhadap kebijakan Pemkab Bengkalis yang sudah berjalan, termasuk pembayaran hak-hak masyarakat tak terpenuhi, "jelas Politisi Nasdem ini.
Askori menerima aspirasi perwakilan para guru PPPK di kabupaten Bengkalis, berangkat dari APBD-P 2023 tak kunjung turun dari Provinsi. Seharusnya ini tidak terjadi. Ia berharap kebesaran hati Gubri Syamsuar, jangan karena politik mengorbankan "perut" para guru.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Bengkalis ini menambahkan, keterlambatan pengesahan revisi perubahan APBD 2023, akan mengancam nasib enam bulan gaji ribuan PPPK di daerah ini.
"Nasib enam bulan gaji ribuan PPPK baik guru, hingga tenaga kesehatan di Bengkalis kedepan terancam pembayarannya. Saya akan berdiri di barisan depan jika guru-guru PPPK akan melakukan aksi, "tutupnya.**